Kelima menteri plus satu asal Sumbar itu adalah Gamawan Fauzi sebagai Mendagri, Patrialis Akbar sebagai Menteri Hukum dan HAM, Linda Agum Gumelar sebagai Menteri Peranan Wanita dan Perlindungan Anak, Tifatul Sembiring sebagai Menkominfo, dan Armida Alisyahbana (Menneg Perancaraan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas) yang ibunya berasal dari Payakumbuh, serta satu sumando Minang, yakni Mustafa Abubakar (Menneg BUMN) yang beristrikan orang Solok.
Keenam menteri yang punya keterkaitan dengan Sumbar itu meminta dukungan dari segenap warga Sumbar agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tentu kita sebagai warga Minang mendoakan agar mereka sukses mengemban tugas nasional itu. Bahkan, tidak pun mereka minta dukungan niscaya kita akan tetap memberi dukungan penuh kepada mereka. Karena kesuksesan mereka tentu akan mengharumkan nama Sumbar. Sebaliknya jika mereka gagal tentu yang tercoreng adalah nama Sumbar juga.
Mungkin, hal di atas belum seberapa kebanggan kita jika dibandingkan dengan hal berikut ini. Keenam menteri itu, juga berjanji bahwa mereka secara bersama-sama akan membangun Sumbar. Namun entah kenapa, kita sepertinya sudah tidak terpengaruh lagi dengan kata ‘janji’. Pasalnya, sejak jaman terkembang, rakyat sudah terlalu sering dibuai dengan janji-janji para pejabat. Ketika mereka belum menjadi ‘apa-apa’, mereka berjanji ini itu segala macam. Namun ketika telah menjadi ‘apa’ mereka seolah lupa dengan janji itu.
Contoh terbaru saja, ketika terjadi gempa dahsyat 7,9 SR lalu, bisa dihitung dengan jari tokoh parpol yang tergerak hatinya memberi bantuan. Sangat ironis sekali jika dibandingkan sebelum mereka terpilih rakyat dijanjikan segala macam kemewahan kemudahan dan kesejahteraan. Nyatanya, janji itu tak lain bagai tong kosong nyaring bunyinya.
Namun demikian, tentu saja kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap para menteri asal Sumbar plus sumando urang awak itu. Kita harus tetap berpikiran positif bahwa mereka dengan segenap daya dan upayanya berusaha mewujudkan janji yang telah terucap, ‘kato yang baungkai’ itu. Mereka tentu sadar bahwa janji adalah hutang. Yang namanya hutang itu jelas harus dibayar, jika tidak terbayar di dunia, di akhirat dibayar.
Tentu dengan satu pengecualian jika orang yang dihutangi mau merelakan piutangnya.
Kita sangat berharap janji itu dapat terwujud. Sebagai warga Sumbar kitapun dengan segala daya upaya niscaya akan membantu para menteri dan sumando kita itu dalam merealisasikan janjinya.
Namun demikian, hal ini jangan pula membuat kepala daerah di Sumbar justru menjadi manja. Mentang-mentang ada orang Minang yang jadi menteri kemudian para kepala daerah dan eksekutif di daerah ini menjadi berlalai-lalai. Tentu kita tidak mengingkan hal seperti itu terjadi.
Bagaimanapun, para menteri tersebut jelas akan lebih banyak memfokuskan kerjanya pada kepentingan-kepentingan nasional. Seentara, untuk kemajuan daerah justru akan lebih banyak bergantung pada kemauan dan perjuangan dari elite-elite lokal itu sendiri, seperti kepala daerah (bupati/walikota).
Mengutip pernyataan ahli hukum tata negara dari Universitas Padjadjaran Bandung, Indra Perwira, menteri adalah pembuat kebijakan berskala nasional. Banyaknya jumlah menteri asal daerah tertentu sama sekali tidak berpengaruh pada daerah yang bersangkutan, apalagi di era otonomi seperti sekarang ini. Oleh karena itu, menanggapi janji menteri urang awak itu janganlah kita terlalu berharap sehingga membuat kita jadi manja dan malas. Sebaliknya justru kita harus tetap kritis pada kinerja para menteri asal Sumbar tersebut. *
0 komentar:
Posting Komentar