Bagi pengusaha dan kalangan korporat di Sumbar kondisi yang demikian itu merupakan ‘kiamat kecil’ bagi kelancaran usaha mereka. Hal ini bisa dimaklumi karena jadwal ekspor impor dan distribusi barang sudah disusun untuk jangka waktu satu tahun ke depan. Tentu pula, aliran masuk kas juga sudah direncanakan pihak pengusaha untuk waktu satu tahun.
Tapi, tiba-tiba pemerintah menerapkan cuti bersama yang membuat libur lebaran menjadi bertambah lama. Khusus di Sumbar, dengan adanya cuti bersama ini membuat aktivitas ekspor impor berhenti total selama sepuluh hari. Sangat jelas, bagi pihak pengusaha hal ini berarti semua rencana bisnis dan kegiatan ekspor impor yangh telah disusun menjadi berantakan.
Jika kita tinjau, cuti bersama lebaran yang berujung pada terhentinya kegiatan ekspor impor atau distribusi barang di pelabuhan Teluk Bayur jelas memberikan efek yang cukup merugikan. Tidak hanya bagi pihak pengusaha, tapi juga bagi masyarakat luas. Jika distribusi barang terganggu atau malah terhenti maka akan terjadi kenaikan harga. Meski mungkin saja kenaikan harga itu bersifat sementara menjelang aktivitas ditribusi kembali normal, namun tetap saja sudah memberatkan masyarakat.
Lebih jauh lagi, kondisi yang seperti ini juga akan memberikan kesan yang tidak profesional terhadap para eksportir di mata dunia internasional. Terhentinya pengiriman barang tentu membuat konsumen mereka di luar negeri menjadi kecewa. Untung jika mereka bisa memaklumi kondisinya, namun bagaimana jika mereka justru berhenti mengambil barang dari pengusaha kita? Selanjutnya mereka beralih mengambil barang pada eksportir negara lain yang bisa menjamin aktivitas ekspor impor dan distribusi tidak terhenti sepanjang tahun. Tentu hal ini akan sangat merugikan sekali.
Sebenarnya, keluhan para pengusaha ekspor impor ini tidak hanya muncul sekali ini saja. Namun merupakan keluhan rutin yang disampaikan setiap tahun. Meski Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu memberikan jaminan bahwa aktivitas ekspor impor tidak terganggu akibat cuti bersama, toh, nyatanya keluhan itu tetap saja muncul.
Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah memikirkan kembali langkah nyata yang diterapkan guna mengantisipasi terhentinya aktivitas ekspor impor di pelabuhan. Bisa saja dengan menggelar sistem shift (bergantian) cuti bersama, khusus bagi pegawai pelabuhan. Sehingga, aktivitas ekspor impor di pelabuhan tetap bisa berjalan normal seperti hari-hari biasanya.
Pemerintah sendiri sebenarnya sudah mengeluarkan surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara mengenai cuti bersama. Dalam surat keputusan itu, unit kerja satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan daerah, diminta untuk mengatur penugasan karyawan pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Maka, sudah saatnya sekarang pemerintah tidak lagi sekedar mengeluarkan peraturan. Namun, saatnya pemerintah meninjau sejauh mana efektivitas dari peraturan yang dikeluarkan itu. Jika sudah berjalan sebagaimana mestinya, baguslah. Akan tetapi jika melihat keluhan dari pengusaha masih saja ada, tentu saatnya meninjau ulang pelaksanaan peraturan itu hingga ke tingkat daerah.
0 komentar:
Posting Komentar