Tanggal 3 Desember 1945, jam 1.00 pagi, waktu itu kantor Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum di Jl. Diponegoro 22 Bandung hanya dipertahankan oleh 21 orang. Tiba-tiba datang menyerbu sepasukan tentara Sekutu/Belanda. Mereka dikepung rapat dan diserang dari segala penjuru. Pertempuran ini baru berakhir pada pukul 14.00 WIB keesokan harinya. Dalam pertempuran tersebut diketahui dari 21 orang pemuda 7 diantaranya gugur sebagai syuhada.
Sebagai penghargaan atas jasa-jasa ketujuh pahlawan itu telah dibuatkan dua tanda peringatan. Satu dipasang di dalam Gedung Sate dan lainnya berwujud sebuah Batu Alam yang besar ditandai dengan tulisan nama-nama ketujuh orang pahlawan tersebut yang ditempatkan di belakang halaman Gedung Sate. Peristiwa heroik inilah yang kemudian dikenang dan diperingati sebagai Hari Kebaktian Pekerjaan Umum.
Tentu, di masa sekarang Departemen Pekerjaan Umum tidak lagi berjuang angkat senjata. Namun perjuangan PU 64 tahun setelah peristiwa ‘Gedung Sate’ itu tidak kalah beratnya. Setidaknya, sejumlah program kerja pembangunan dari ujung ke ujung tanah air menjadi ranah kerja Departemen PU yang mesti dilaksanakan tanpa pandang bulu.
Bahkan, 64 tahun pula Indonesia merdeka, namun harapan kepada departemen ini semakin besar dan bertumpuk-tumpuk dari segenap masyarakat Indonesia. Dalam setiap kunjungan pejabat atau tokoh ke daerah-daereah, persoalan jalan yang diapungkan warga mengemuka setiap saat. Begitupun pada musim-musim tertentu, seperti lebaran, Dinas PU pada masing-masing daerah harus bekerja ekstra keras agar ruas jalan dapat mulus dilalui pemudik.
Belum lagi jika terjadi bencana dan pada musim-musim rawan bencana, PU harus tampil di garis terdepan menyiagakan petugasnya dan alat berat. Misalnya untuk mengantisipasi longsor dan jalan terban. Begitu juga jika terjadi bencana yang menimbulkan kerugian massal, seperti gempa. PU merupakan salah satu lini depan pemerintah dalam melakukan percepatan pemulihan pascabencana.
Tentu, masih banyak lagi tugas, wewenang, dan tanggungjawab PU dalam mewujudkan cita-cita bangsa, yakni pembangunan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebut saja misanya, mulai dari persoalan persampahan, air bersih, limbah, penataan ruang, perumahan dan permukiman, jasa konstruksi, Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan (PMKL), hingga kawasan agropolitan merupakan ruang lingkup kerja yang mesti ditangani oleh PU. Oleh karena itulah, tidak salah jika ada yang menyebut PU merupakan instansi lintas sektoral.
Meskipun demikian, bukan berarti PU hanya dihadapi dengan tantangan dan kendala eksternal. Pasalnya, hingga sekarang persoalan internal kelembagaan – sebagaimana yang juga dihadapi oleh instansi dan lembaga lain – juga menjadi tantangan yang mesti dihadapi oleh PU. Misalnya saja masih adanya terjadinya penyimpangan tender dalam pembangunan infrastruktur di lingkungan PU yang menjadi PR besar bagi instansi PU, terutama oleh sang menteri.
Oleh karena itulah Rencana Strategis (Renstra) Departemen PU yang mengarah pada kebijakan lebih difokuskan pada penyelenggaraan pemerintah yang bersih, profesional, dan tanggap melalui penerapan prinsip-prinsip good governance, terutama transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum/aturan serta didukung peningkatan kapasitas manajemen pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat (tiga pilar kemitraan).
Selain itu, PU sebagai sebuah instansi yang juga pelayan masyarakat banyak harus memanfaatkan sistem informasi melalui media dan terus ditingkatkan lingkup dan cakupannya. Dan yang lebih penting lagi, bertepatan dengan Hari Bakti PU yang ke 65, kita sangat berharap PU lebih memaksimalkan peran masyarakat dalam pengawasan pembangunan. *
0 komentar:
Posting Komentar