Mencari Standar Pelayanan Kesehatan yang Ideal

Pelayanan kesehatan di Sumatera Barat masih belum memuaskan. Hal itu adalah persoalan klasik yang selalu dikeluhkan oleh sebagian besar masyarakat. Namun sayangnya, hal itu masih terus terjadi sampai sekarang. Seyogyanya, apa yang menjadi keluhan masyarakat haruslah ditanggapi dan dicarikan penyelesaiannya secepatnya.

Sudah sejak dulu isu tidak sedap mengenai pelayanan kesehatan yang masih mediskriminasi rakyat kecil terjadi di pusat layanan kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit-rumah sakit di negeri ini. Hal itu juga ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar H. Asli Chaidir. Menurutnya, jika ada pasien yang berasal dari kalangan tidak mampu cenderung terabaikan oleh rumah sakit (Haluan, 10/12). Kondisi ini dibuktikan oleh kenyataan yang ada bahwa setiap kali kita hendak berobat ke rumah sakit, petugas selalu menanyakan tentang pembayaran atau keuangan calon pasiennya.

Selain persoalan diskriminasi, persoalan yang menghinggapi bidang pelayanan kesehatan adalah paradigma salah kaprah yang hingga kini masih terus terjadi. Pasien cenderung berada dalam posisi yang lemah. Hal ini dikarenakan pasien biasanya berasal dari masyarakata wam yang tidak menguasai ilmu kesehatan sehingga sebagai pasien tentu menurut saja apa kata dokter. Akibatnya, kondisi ini bisa-bisa menjadi titik rawan terjadinya malpraktik yang sangat merugikan pasien.

Parahnya lagi, pasien bisa saja mengalami ‘sudah jatuh tertimpa tangga pula’. Alih-alih mendapatkan pelayanan kesehatan yang memuaskan untuk kesembuhan penyakit justru pasien yang menjadi korban, seperti halnya yang terjadi dalam kasus Prita. Maka, menjadi makna harfiah lah sebuah pepatah yang mengatakan bahwa ‘sehat itu mahal’ apalagi bagi masyarakat dari kalangan kurang mampu atau pra sejahtera.

Untuk itu perlu dilakukan terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi untuk menghilangkan isu-isu yang berkembang tersebut, yaitu membangun kesadaran mutu, manajemen SDM, manajemen keuangan, sistem pelayanan fasilitas, sarana dan prasarana, perlu membangun komitmen bersama dengan para pihak termasuk LSM, masyarakat dan puskesmas untuk peningkatan mutu pelayanan, pengembangan manajemen SDM kepada tenaga medis secara bergiliran dan manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel.

Dalam hal manajemen dan pelayanan kesehatan Juga harus diperbaiki khususnya rumah sakit agar segera memperbaiki manajemen dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yang selama ini dinilai cukup mengecewakan. Hal ini perlu segera dilakukan untuk meminimalisir mobilisasi masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik ke luar negeri, seperti Penang Malaysia, Singapore dengan alasan pelayanan kesehatan di negara tersebut lebih memuaskan dibandingkan pelayanan kesehatan di negara ini.

Departemen Kesehatan sebenarnya telah menyusun berbagai standar bidang pelayanan kesehatan, misalnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dilaksanakan di setiap daerah. Demikian pula standar teknis untuk menjamin keamanan pasien. Standar pelayanan rumah sakit dan standar pelayanan medis di rumah sakit pun telah ada dalam bentuk Keputusan Menteri Kesehatan yang diterbitkan 15 tahun lalu.

Namun, persoalannya sekarang adalah sudah sejauh mana pemantauan, audit, dan inspeksi dilakukan untuk memastikan sarana pelayanan kesehatan menerapkan berbagai standar itu. *

Related Posts