PT Pertamina (Persero) menargetkan program konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg akan selesai pada pertengahan 2010. Hingga pertengahan Oktober 2009 Pertamina sudah membagikan 82,25 juta tabung 3 kg, 44,76 juta kompor dan selang serta regulator sebanyak 44,904 juta unit.
Program konversi sampai saat ini sudah mencakup di 13 propinsi dengan 6,3 juta kiloliter minyak tanah bersubsidi yang telah ditarik dengan 1,9 juta ton elpiji yang masuk. Melalui program konversi, pemerintah berharap terjadi penghematan. Hingga saat ini penghematan subsidi kotor mencapai Rp 20 triliun setelah dikurangi biaya konversi Rp 9,3 triliun, maka penghematan bersih Rp 10,7 triliun.
Namun demikian, pemerintah, dalam hal ini pihak Pertamina sebaiknya jangan hanya berorientasi pada tujuan akhir semata dengan mengenyampingkan faktor keselamatan tabung gas gratis yang dibagi-bagikan itu. Sudah banyak berita mengenai tabung gas yang meledak yang bahkan turut menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi yang tidak sedikit. Dari berbagai penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada umumnya penyebab meledaknya tabung gas itu adalah regulator yang rusak maupun slang yang bocor.
Pertamina sebagai pengelola gas tahu pasti, tabung gas merupakan fasilitas penting bagi tersedianya pasokan gas yang aman bagi masyarakat. Pembuatan tabung gas di Pertamina dilakukan dengan sangat teliti. Bahkan, sebelum tabung gas itu dipasarkan, pengujian yang ketat diberlakukan. Begitu ketatnya melepaskan tabung gas yang memenuhi syarat kelayakan, seharusnya juga menuntut diberlakukannya pengawasan yang ketat terhadap kemungkinan terjadinya pemalsuan tabung gas.
Pemalsu tabung gas tergoda untuk memalsukan tabung gas karena harganya yang amat tinggi, dan memiliki jaminan bahwa tabung itu pasti akan dibeli masyarakat yang sedang panik menghadapi isu kelangkaan gas. Harga tabung gas dipasaran saat ini kira-kira 700 ribu rupiah sampai satu juta rupiah. Meraup untung dari masyarakat yang sedang panic adalah tindakan yang tidak beradab.
Demi meraup keuntungan yang besar mereka merekayasa tabung gas yang tidak layak pakai untuk kembali dijual kepasaran. Ini adalah tindakan kriminal berat, karena menyangkut keselamatan banyak orang.
Pemerintah bukan hanya perlu melakukan pengawasan yang ketat perihal pengadaan tabung gas elpiji, tapi juga perlu memberikan sanksi yang setimpal kepada oknum yang tak bertanggung jawab itu. Jika pengawasan pengadaan tabung gas sangat ketat, siapapun akan berpikir dua kali untuk melakukannya, apalagi jika sanksi dan penegakkan hukumnya diberlakukan secara konsisten.
Pihak Pertamina juga sudah mengakui tabung gas produksi pelat merah itu rentan dipalsukan. Pihak Pertamina juga sudah meminta agar masyarakat mendapatkan tabung elpiji dari agen atau penyalur resmi. Pemberitahuan ini tidak boleh diabaikan, karena terkait langsung dengan keselamatan nyawa penggunanya.
Masyarakat semestinya juga tak perlu terlalu kebakaran jenggot dengan beredarnya tabung gas palsu, asal saja mereka terbiasa teliti sebelum membeli, khususnya tempat dimana mereka membeli gas. Apalagi, meski sepintas memang tidak ada bedanya antara tabung elpiji resmi dan palsu. Tampilan tabung gas palsu memang jauh lebih bagus dibandingkan tabung gas resmi dari Pertamina. Namun, mereka yang teliti tetap dengan mudah dapat membedakannya. Mulai dari warna cat yang berbeda, kehalusan pengelasan, kerapihan tulisan yang tertera, sampai pada ada atau tidaknya stempel Pertamina tentang kelayakan suatu tabung gas.
Informasi dari masyarakat tentang ditemukannya tabung gas palsu tentu akan sangat menolong pemerintah untuk segera melakukan tindakan pencegahan dan sosialisasi. Kontrol masyarakat sangat diperlukan untuk menangkal beredarnya tabung gas illegal secara bebas. *
0 komentar:
Posting Komentar