RAPBD 2010 Kota Padang yang masih berbentuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang masih dalam tahap pembahasan di Badan Anggaran DPRD itu memperlihatkan besarnya anggaran belanja tidak langsung daripada belanja langsung.
Dalam RAPBD tersebut dinyatakan belanja tidak langsung yang biasanya mengakomodir belanja rutin seperti gaji pegawai mencapai Rp 714, 79 milyar dari total belanja daerah yang mencapai Rp 923,21 milyar. Sementara belanja langsung hanya berkisar Rp 208.42 milyar. Ini berarti lebih dari 70 persen APBD 2010 kembali tersita untuk gaji pegawai dan belanja rutin lainnya.
Sayang seribu sayang, lembaga yang seharusnya berperan untuk memperjuangkan rakyat itu malah dengan angkuhnya mengatakan bahwa keputusan itu sudah tidak bisa diubah-ubah lagi. Ketua DPRD Padang, Zulherman, mengatakan belanja tidak langsung tidak bisa lagi diganggu gugat. Karena bisa menimbulkan pula masalah baru di kemudian hari jika dikurangkan. Dari tahun ketahun katanya, anggaran belanja langsung yang menampung biaya rutin pemerintah selalu mendominasi dan menghabiskan lebih dari sebagian anggaran. Dan itu sudah menjadi pola dalam penyusunan ABPD khususnya kota Padang.
Ada yang salah dari perkataan seorang Ketua DPRD Padang yang baru beberapa bulan lalu dipilih oleh rakyat itu. Dia mengetahui bahwa anggaran untuk belanja tidak langsung jumlahnya tidak berubah setiap tahun. Namun, mungkin dia lupa bahwa tahun ini kondisinya sudah sangat jauh berbeda.
Tahun ini, bencana dahsyat menimpa Sumbar dan juga Kota Padang. Ratusan ribu rumah penduduk hancur. Tidak bisa ditinggali lagi. Tidaka da tempat berteduh. Harta yang dikumpulkan bertahun-tahun tandas dalam sekejap mata. Gempa dahsyat itu juga merenggut ribuan korban jiwa. Termasuk sekitar 300 lebih warga Kota Padang. Banyak anak yang tidak berayah ibu lagi, menajdi yatim piatu akibat gempa itu. Lalu, masihkah sama kondisinya dengan tahun lalu? Anak kecil yang belum sekolah pun tahun kondisinya sudah jauh berbeda.
Apakah tidak ada kesempatan anggaran APBD itu setidaknya untuk kali ini dialokasikan ke pos yang memihak pada kepentingan umum? Banyak kepentingan umum dan fasilitas milik rakyat yang mesti dibenahi. Kalaupun alsannya hal itu sudah dimasukkan ke dalam APBN atau APBD Provinsi jelas anggapan itu salah kaprah. Perlu diketahui, Ketua DPRD Koa padang, Zulherman terkait hal ini mengatakan bahwa APBD memang tidak bisa diharapkan untuk proses pemulihan dan hanya berharap bantuan dari luar dan pemerintah pusat.
Apakah ketua kita tidak tahu bahwa Presiden pernah menegaskan bahwa dalam penanggulangan bencana kalau APBD Kabupaten/Kota tidak sanggup baru minta bantu kepada APBD Provinsi atau APBN. Maksud presiden itu jelas, APBD Kota/Kabupaten semestinya ikut dalam upaya pemulihan pascabencana.
Namun, kenyataannya, hal itu tidak bisa diganggugugat, kata Ketua DPRD kita. Maka, makin ‘marasailah’ warga Kota Padang. Sudahlah ditimpa bencana, APBD yang ada pun tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Malah banyak dialokasikan untuk kepentingan lain.
0 komentar:
Posting Komentar