Penggunaan hak angket oleh DPR bukanlah untuk yang pertama kalinya dilakukan pasca kejatuhan Soeharto. Sebelumnya, hak angket juga pernah digunakan yang berujung pada pemakzulan atau impeachment terhadap Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam skandal Bulog Gate dan Brunei Gate.
Kemudian, pada Juni 2008 DPR juga menyetujui penggunaan hak angket terkait keputusan pemerintah menaikkan harga BBM. Namun, hak angket kedua ini tidak jelas nasibnya, dan dinilai lebih sebagai akomodasi atas tekanan massa yang menolak keputusan pemerintah menaikkan harga BBM.
Penggunaan hak angket yang ketiga juga masih berkaitan dengan persoalan BBM. Kali ini, hak angket itu disetujui paripurna DPR banyak yang memperkirakan ujungnya adalah pemakzulan (impeachment) terhadap presiden/wakil presiden. Akan tetapi, yang terjadi kemudian hal itu cuma gertak sambal karena lagi-lagi tidak jelas nasibnya.
Dengan demikian, hak angket dalam kasus Bank Century ini merupakan hak angket yang keempatkalinya dilakukan di Indonesia.
Tidak seperti sebelum-sebelumnya, hak angket kali ini bisa diibaratkan ‘bom waktu’ yang ‘meledak’ akibat desakan hampir semua kalangan di negeri ini, mulai dari masyarakat, politisi, praktisi ekonomi dan hukum, hingga tokoh dan sesepuh parpol. Hak angket century ini bermula dari bail out yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyelamatkan Bank Century yang kolaps. Yang menjadi persoalan, dari Rp1,3 triliun yang disetujui DPR ternyata mengucur dana mencapai Rp6,7 triliun untuk penyelamatan Bank Century itu.
Hal itulah yang kemudian menjadi tanda tanya besar dan lantas menjadi pangkal hingga mengakibatkan Hak Angket itu akhirnya lahir. Kenapa jumlah kucuran Bail Out itu melebihiyang disetujui DPR? Kemana ‘larinya’ aliran dana yang luar biasa besar itu? Untuk itulah Hak Angket tersebut dilakukan guna mencari kebenaran yang sesungguhnya.
Ada baiknya kita melihat persoalan ini secara jernih. Pasalnya, untuk saat ini kita tidak bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana yang informasi yang diselewengkan untuk tujuan-tujuan tertentu.
Menurut keterangan PPATK dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), tidak ada sepeserpun dana Bank Century yang mengalir ke ‘pihak tertentu’. Namun, LSM Bendera justru memberikan informasi yang sebaliknya, bahwa dana Bank Century itu mengalir ke sejumlah pejabat yang saat ini memegang kekuasaan.
Tentu kita tidak tahu versi mana yang benar karena masing-masing pihak sama-sama mengakui punya bukti-bukti kuat. Oleh karena itu, dengan adanya hak angket ini tentu kita sangat mengharapkan kebenaran akan terkuak. Jika nanti akhirnya terbukti bahwa dugaan dana century itu mengalir ke pihak-pihak tertentu seperti dugaan sejumlah pihak maka tentu hal tersebut sangat melukai hati kita sebagai rakyat. Dan untuk itu tidaka da kata lain selain menegakkan keadilan dengan setegak-tegaknya tanpa pandang bulu.
Namun, jika kemudian terbukti bahwa semua tuduhan dan dugaan penyelewengan dana Bank Century itu tidak terbukti maka hal itu secara otomatis menegaskan bantahan Presiden bahwa pihaknya bersih, begitu juga dengan Partai Demokrat dan pihak-pihak lainnya. Maka, adalah tugas kita semua sebagai warga negara yang baik untuk untuk mengawal agar hak angket ini dapat berjalan dengan baik dan benar.
Hendaknya, masing-masing kita menahan diri untuk menciptakan upaya-upaya yang justru memperkeruh keadaan. Biarkan sistem dan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Harapan kita, hak angket kali ini tidak terhenti lagi di tengah jalan agar kebenaran itu benar-benar terkuak. *
0 komentar:
Posting Komentar